nusakini.com-Surakarta-“SIAPA yang punya pengalaman nyolong, ngutil, ngambil dengan baik?” tanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (25/9). 

Mendapati pertanyaan itu, tak ada satu pun peserta yang menjawab. Ya, pertanyaan yang disampaikan orang nomor satu di Jateng ini bukan basa-basi atau sapaan belaka. Namun dia benar-benar hendak menyadarkan seluruh yang hadir untuk menjauhi korupsi. Bahkan gubernur mengajak agar masing-masing orang melakukan mitigasi korupsi. Apalagi, ada beberapa pekerjaan yang rawan terjadi korupsi, salah satunya pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan Barang Jasa korupsi paling jahiliah. Setorannya berapa, untuk saya berapa, untuk ini berapa,” ungkap Ganjar.

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

Untuk meminimalisasi hal tersebut, pihaknya mendorong pengadaan melalui e-katalog. Tentunya, butuh komitmen agar sistem itu tidak diakali para pejabat publik untuk mencari keuntungan.

Dia menyampaikan, tindakan korupsi yang masih dijumpai adalah jual beli pejabat, penyalahgunaan pengurusan perizinan, dan lainnya. Oleh karena itu aturan perlu diperbaiki dan ditegakkan.

. “Kalau kita tidak memperbaiki ini bapak ibu, daya saing kita moncrot (hancur lebur). Kita berkutat pada persoalan-persoalan yang tidak selesai. Sementara negara lain sudah bagaimana berbicara revolusi 4.0, Internet of Things, bagaimana kemudian SDM itu larinya kenceng sekali,” jelas mantan anggota DPR RI ini. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menambahkan saat ini di KPK telah membentuk tim koordinasi supervisi pencegahan. Diharapkan, tim itu bisa berkolaborasi dengan seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Pencegahan korupsi tanpa melihat persoalan akar permasalahannya sama saja kita berjalan di lorong yang gelap. Komitmen Kepala Daerah itu menjadi kunci agar Bapak/Ibu sekalian bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan pengawasan dengan profesional dan objektif,” tegas pria yang akrab disapa Alex ini.

Ditambahkan, dengan profesionalisme SDM dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang unggul, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan. (p/ab)